Materi Tentang Amdal
Pengertian AMDAL, Lengkap, Tanya jawab
AMDAL
1. Apa itu AMDAL?
Jawab :
AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai
dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.
AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif
dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam
memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak
lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun
dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-
budaya dan kesehatan masyarakat.
Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika
berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak
dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya
yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada
manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan
tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang
diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.
Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima)
dokumen, yaitu:
ƒ Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-
ANDAL)
ƒ Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
ƒ Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
ƒ Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
ƒ Dokumen Ringkasan Eksekutif
a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL):
KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup
serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL
meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara
lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL.
Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi
yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang
lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara
Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses
yang disebut dengan proses pelingkupan.
b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL):
ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat
terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-
dampak penting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KA-
ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan
menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan
untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak
diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak
dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria
dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian
selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak
yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk
menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan
untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak
positif.
c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL):
RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah,
mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan
hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif
yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut
dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak
yang dihasilkan dari kajian ANDAL.
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL):
RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk
melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak
yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan
untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan
yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan
lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi
prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.
Ringkasan Eksekutif:
Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat
dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam
ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang
besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL
dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang
akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.
Apa Manfaat Amdal?
Jawab:
AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan
pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat
meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup,
dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable).
PEMANGKU KEPENTINGAN AMDAL
1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam AMDAL?
Jawab:
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL
adalah Pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan.
Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih
lengkap adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah:
Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu
rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan
kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan
pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan,
pemerintah memerlukan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik
kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang
berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis
dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai
AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat
didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat
dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria
kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan
Pemerintah.
b. Pemrakarsa:
Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu
rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian
AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain
(seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu
melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap
hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap
di tangan pemrakarsa kegiatan.
c. Masyarakat yang berkepentingan:
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang
terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam
AMDAL yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat
dalam AMDAL. Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan obyek
kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses
pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi,
kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan
penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik.
Dalam proses AMDAL masyarakat dibedakan menjadi dua kategori,
yaitu;
• Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan
dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok
yang diuntungkan (beneficiary groups), dan orang atau kelompok
yang dirugikan (at-risk groups)
• Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak
dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian
terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang
ditimbulkan.
Apakah manfaat AMDAL bagi masing-masing pemangku
kepentingan tersebut di atas ?
Jawab :
Bagi pemerintah, AMDAL bermanfaat untuk:
- Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas.
- Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan
lain di sekitarnya.
- Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan
lingkungan hidup.
- Bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang.
Bagi pemrakarsa, AMDAL bermanfaat untuk:
- Menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena
adanya proporsi aspek ekonomis, teknis dan lingkungan.
- Menghemat dalam pemanfaatan sumber daya (modal, bahan
baku, energi).
- Dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan.
- Memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling
menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar
dari konflik sosial yang saling merugikan.
- Sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan.
Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat untuk:
- Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya
suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak
negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan
tersebut.
- Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya alam
dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa
kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling
dihormati dan dilindungi.
- Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana
pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan
kepentingan mereka.
KELEMBAGAAN AMDAL
1. Apakah yang dimaksud dengan Komisi Penilai AMDAL?
Jawab:
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas untuk menilai
dokumen AMDAL. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek
kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL. Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang
Panduan Penilaian Dokumen AMDAL telah memberikan panduan
tentang aspek-aspek penilaian dokumen AMDAL.
Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai kewajiban
untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai
dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL
dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi tersebut harus didasarkan
atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan
nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan,
kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah dan rencana tata
ruang wilayah.
2. Siapa saja yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL?
Jawab:
Yang duduk sebagai anggota Komisi penilai AMDAL adalah:
- Ketua Komisi
Ketua Komisi dijabat oleh Deputi untuk Komisi penilai AMDAL Pusat,
Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan
dampak lingkungan hidup di tingkat propinsi untuk Komisi Penilai
AMDAL Propinsi, Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat
Kabupaten/Kota.
- Sekretaris Komisi.
Sekretaris Komisi dijabat oleh seorang pejabat yang menangani
AMDAL baik dari Pusat maupun Daerah (Propinsi dan
Kabupaten/Kota).
- Anggota Komisi
Anggota Komisi terdiri dari: wakil instansi/dinas teknis yang
mewadahi kegiatan yang dikaji, wakil daerah, ahli di bidang
lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana
kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat, wakil organisasi lingkungan,
dan anggota lain yang dianggap perlu.
3. Apakah yang dimaksud dengan Tim Teknis Komisi Penilai
AMDAL?
Jawab :
Sebagaimana disebut dalam Kep-MENLH 41/2000 tentang Pedoman
Pembentukan Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota, Tim Teknis terdiri atas para ahli dari instansi
teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan
dan Bapedalda Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditugasi
mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota,
serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait. Tim Teknis dipimpin
oleh seorang ketua yang dirangkap oleh sekretaris komisi penilai
AMDAL.
Tim teknis bertugas untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL
dari aspek teknis yang meliputi :
1. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di
bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
2. kesesuaian peraturan perundangan di bidang teknis;
3. ketepatan dan kesahihan data, metode dan analisis;
4. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang
digunakan.
Pembentukan Tim Teknis ini didasarkan atas pertimbangan efisiensi
proses AMDAL. Masalah-masalah teknis diselesaikan oleh Tim Teknis
secara tuntas, sehingga dalam rapat penilaian oleh Komisi AMDAL
yang dibahas hanyalah masalah kebijakan dan diharapkan tidak ada
lagi pembicaraan mengenai masalah teknis.
4. Dimanakah kedudukan Komisi Penilai AMDAL?
Jawab:
- Komisi Penilai AMDAL Pusat berada pada Kementerian
Lingkungan Hidup
- Komisi Penilai AMDAL Propinsi berada pada Bapedalda Propinsi
- Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota berada pada
Bapedalda/Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
5. Apa saja tugas dan kewenangan Komisi Penilai AMDAL?
Jawab:
Tugas Komisi Penilai AMDAL adalah menilai Kerangka Acuan ANDAL
(KA_ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL).
6. Bagaimanakah tata cara pembentukan komisi Penilai AMDAL di
daerah Kabupaten/Kota?
Jawab:
Terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembentukan
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yaitu: Kelembagaan, Sumber
Daya Manusia dan Dana.
Dari segi kelembagaan, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk
jika:
a. Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi
yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat
Kabupaten/Kota. Komisi penilai AMDAL akan berfungsi secara efektif
jika lembaga yang menaungi komisi penilai mempunyai eselon yang
cukup tinggi sehingga dapat melakukan koordinasi antar dinas dan
instansi lain yang berkaitan dengan AMDAL.
b. Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang
bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti
pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam
fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai;
c. Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki
kemampuan menguji contoh uji kualitas sekurang-kurangnya untuk
parameter air dan udara baik laboratorium yang berada di
Kabupaten/Kota maupun di ibukota propinsi terdekat.
Dari segi sumber daya manusia, Komisi Penilai AMDAL Daerah
dapat dibentuk dengan persyaratan:
a. Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti
pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup dan/atau Penyusunan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah untuk
melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai;
b. Tersedianya tenaga ahli sekurang-kurangnya di bidang
biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan,
perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan
sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis;
Dari segi dana, pemerintah Kabupaten / Kota harus menyediakan
dana yang memadai dalam APBD untuk pelaksanaan tugas Komisi
Penilai AMDAL. Perlu ditegaskan bahwa Komisi Penilai AMDAL
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada publik, sehingga
pendanaan untuk kegiatan komisi perlu disediakan oleh pemerintah.
Tata cara pembentukan komisi Penilai AMDAL di daerah
Kabupaten/Kota telah diatur melalui Kep MENLH nomor 41
tahun2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL
Kabupaten/Kota.
PROSEDUR AMDAL
Bagaimana prosedur AMDAL?
Jawab:
Prosedur AMDAL terdiri dari:
• Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
• Proses pengumuman
• Proses pelingkupan (scoping)
• Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
• Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
• Persetujuan Kelayakan Lingkungan
Proses Penapisan:
Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL
adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib
menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan
dengan sistem penapisan satu langkah.
Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen
AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH
Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.
Proses Pengumuman
Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib
mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum
pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan
oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan.
Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran,
pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL
Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan
Informasi dalam Proses AMDAL.
Proses Pelingkupan
Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan
lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis)
yang terkait dengan rencana kegiatan.
Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi,
mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan
tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan
lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari
proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan
masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses
pelingkupan.
Proses penyusunan dan penilaian KA-ANDAL:
Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan
dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan
peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari
di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk
memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL;
penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu
pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi
AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan
dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan
peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL
adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk
memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
APA SAJA YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM
PENAPISAN (Kegiatan wajib AMDAL)
1. Dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib AMDAL
dalam Kep-MENLH No. 17 tahun 2001 adalah:
Jawab:
- Kep-BAPEDAL Nomor 056/1994 tentang Pedoman Dampak
penting yang mengulas mengenai ukuran dampak penting suatu
kegiatan
- Referensi internasional mengenai kegiatan wajib AMDAL yang
diterapkan oleh beberapa negara
- Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk
menanggulangi dampak negatif penting
- Beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam
kaitannya dengan kegiatan wajib AMDAL
- Masukan dan usulan dari berbagai sektor teknis terkait
2. Bagimana kewenangan daerah dalam penentuan daftar kegiatan
wajib AMDAL?
Jawab :
Terdapat dua mekanisme untuk menetapkan wajib AMDAL oleh
Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta pada diktum kedua Kep-
MENLH No. 17/2001, yaitu:
- Apabila skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
lebih kecil daripada skala/besaran yang tercantum pada lampiran
Kep. Men LH No. 17 tahun 2001 akan tetapi berdasarkan atas
pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung, daya tampung
lingkungan dan tipologi ekosistem setempat diperkirakan akan
berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka Bupati/Walikota
atau Gubernur DKI Jakarta dapat mengusulkan kegiatan tersebut
wajib dilengkapi dengan Amdal.
- Apabila Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta dan/atau
masyarakat perlu untuk mengusulkan jenis rencana usaha dan atau
kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran Kep Men LH No. 17
tahun 2001, tetapi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
dianggap mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, maka
Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dan/atau masyarakat
wajib mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara
Lingkungan Hidup. Menteri Negara Lingkungan Hidup akan
mempertimbangkan penetapan keputusan terhadap jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
3. Dalam Kep-MENLH No. 17 Tahun 2001 skala besaran dipakai
sebagai ukuran, bagaimana halnya apabila suatu kegiatan yang
skalanya kecil tetapi terus-menerus, dan lama-kelamaan menjadi
luas sehingga bila dikaitkan dengan Kep-MENLH No. 17 Tahun
2001 sudah harus dilengkapi dengan AMDAL?
Jawab
AMDAL adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan, jadi tidak
semua kegiatan harus melakukan kajian AMDAL. Bila suatu kegiatan
berskala kecil tetapi berulang/banyak, dan telah
memiliki UKL-UPL, maka diperlukan kebijakan Pemda untuk melihat
apakah dampak keseluruhan dikelola dengan baik, bila tidak maka
kebijakan Pemda untuk melakukan tindakan melalui pendekatan lain
seperti misalnya Audit Lingkungan.
4. Kenapa dalam Kep-MENLH No. 17/2001 tidak ada perdagangan?
Jawab:
Dari berbagai referensi, tidak ada kegiatan wajib AMDAL di bidang
perdagangan, karena sifat AMDAL adalah site specific, sementara
kegiatan perdagangan tidak demikian halnya. Pemberian nama “judul”
pada setiap kegiatan, seperti bidang perindustrian, adalah untuk
mempermudah klasifikasi kegiatan tersebut, bukan berdasarkan nama
departemen yang ada.
5. Di dalam Kep-MENLH No.17/2001 disebutkan bahwa pembangunan
gudang amunisi merupakan kegiatan yang wajib AMDAL Apakah
pembangunan gudang bahan peledak untuk pertambangan
memerlukan studi AMDAL tersendiri?
Jawab:
Pada dasarnya kegiatan pertambangan memerlukan bahan peledak
untuk mengambil bahan mineral, sehingga kegiatan peledakan,
penyimpanan bahan peledak dan cara pengelolaannya harus telah
distudi dalam AMDAL. Oleh sebab itu pembangunan gudang bahan
peledak untuk pertambangan tidak memerlukan AMDAL yang terpisah,
namun harus sudah melekat dengan studi kegiatan pertambangan, yang
merupakan kegiatan pokok.
6. Bagaimana pengaturan AMDAL tentang rekayasa genetika yang
diatur dalam Kep-MENLH No. 17/2001?
Jawab:
- AMDAL diwajibkan untuk kegiatan dan atau usaha introduksi jenis-
jenis tanaman, hewan dan jasad renik produk bioteknologi hasil
rekayasa genetika untuk semua besaran.
- AMDAL diwajibkan untuk kegiatan dan atau usaha budidaya
produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua
besaran.
Istilah semua besaran diatas mengandung arti bahwa AMDAL
diwajibkan untuk skala besaran yang membutuhkan ijin
melakukan usaha dan/atau kegiatan.
PENYUSUNAN AMDAL
1. Siapa yang harus menyusun AMDAL
Jawab:
Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan.
Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa
konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun
dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL
dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi
penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor
09/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
2. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL
sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan?
Jawab:
Waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL hingga dikeluarkannya
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan pada umumnya berkisar
antara 6 – 18 bulan.
3. Berapakah biaya penyusunan AMDAL?
Jawab:
Tidak ada besaran biaya standar yang diperlukan untuk menyusun
suatu dokumen AMDAL. Biaya tersebut umumnya ditentukan oleh
konsultan AMDAL dan tergantung dari beberapa faktor seperti
lingkup studi, kedalaman studi, lama studi, para ahli pelaksana studi, dsb.
PENILAIAN AMDAL
1. Bagaimana pembagian kewenangan penilaian AMDAL di Pusat,
Propinsi dan Kabupaten/Kota?
Jawab:
Sesuai dengan Kep-MENLH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata
Kerja Komsi Penilai AMDAL kewenangan penilaian AMDAL ditentukan
sebagai berikut :
- Kewenangan AMDAL di pusat diberlakukan pada jenis usaha
dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut
ketahanan dan keamanan negara, lokasi kegiatan meliputi lebih dari
satu wilayah propinsi, wilayah sengketa dengan negara lain, wilayah
ruang lautan diatas 12 mil, berlokasi di lintas batas negara.
- Kewenangan AMDAL di propinsi diberlakukan bagi kegiatan industri
pulp; industri semen dan quarry; industri petrokimia; HPH dan unit
pengolahannya; HTI dan pengolahannya; PLTA; PLTU/PLTP/PLTD;
bendungan; bandar udara di luar kategori bandar udara internasional;
pelabuhan di luar kategori pelabuhan samudra, kegiatan yang
berlokasi di lebih dari satu kabupaten/kota; di wilayah laut dengan
jarak 4-12 mil.
- Kewenangan AMDAL di Kabupaten/Kota diberlakukan bagi kegiatan
di luar kewenangan Pusat dan Propinsi.
2. Bagaimana kewenangan penilaian AMDAL untuk kegiatan yang
pemrakarsanya adalah instansi teknis?
Jawab:
Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, jika suatu instansi
teknis merupakan pemrakarsa kegiatan, maka haknya sebagai
anggota komisi penilai AMDAL menjadi gugur. Dengan demikian
instansi teknis tidak ikut sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL,
namun duduk sebagai pemrakarsa yang mengajukan dokumen
AMDAL.
3. Dalam proses AMDAL, apakah diperlukan peninjauan lapangan
oleh Tim Teknis atau Komisi Penilai AMDAL?
Jawab:
Tim Teknis atau Anggota Komisi Penilai AMDAL dapat melakukan
peninjauan lapangan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan
dengan proses pelingkupan dan kajian dampak atas perintah Ketua
Komisi Penilai AMDAL. Pembiayaan untuk peninjauan lapangan
dibebankan kepada instansi masing-masing.
4. Bagaimana proses penghitungan waktu 75 hari kerja hingga
keputusan kelayakan diterbitkan? Apakah 75 hari kerja
termasuk waktu untuk perbaikan dari pemrakarsa? Bila
dokumen harus diperbaiki, apakah proses penilaian memerlukan
waktu 75 hari kerja lagi?
Jawab:
Batasan waktu 75 hari kerja adalah batasan waktu bagi Komisi
Penilai AMDAL untuk memberikan tanggapan atau keputusan
tentang dokumen AMDAL di luar waktu perbaikan dokumen yang
dilakukan oleh pemraksa. Penyerahan kembali dokumen
penyempurnaan ke sekretariat komisi Penilai AMDAL akan dihitung
melanjutkan waktu yang digunakan oleh Komisi sebelumnya
(penilaian).
KEPUTUSAN AMDAL
1. Apakah yang dimaksud dengan kadaluarsa bagi suatu dokumen
AMDAL?.
Jawab :
Pada dasarnya dokumen AMDAL berlaku sepanjang umur usaha atau
kegiatan. Namun demikian, dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa
apabila kegiatan fisik utama suatu rencana usaha atau kegiatan tidak
dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya
keputusan kelayakan lingkungannya.
Dalam hal dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa, maka pemrakarsa
dapat mengajukan dokumen AMDALnya kepada instansi yang
bertanggung jawab (KLH/Bapedalda/Bagian Lingkungan Hidup daerah)
untuk dikaji kembali apakah harus menyusun AMDAL baru atau
dipergunakan kembali untuk dipergunakan dalam rencana kegiatannya.
2. Apa yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan
batal?
Jawab:
Keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan batal apabila terjadi
pemindahan lokasi atau perubahan desain, proses, kapasitas, bahan
baku dan bahan penolong atau terjadi perubahan lingkungan yang
sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain sebelum usaha
atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila pemrakarsa
kegiatan hendak melaksanakan kegiatannya maka pemrakarsa
diwajibkan untuk membuat AMDAL baru.
3. Apakah masyarakat dapat membatalkan keputusan kelayakan
AMDAL?
Jawab :
Masyarakat tidak dapat membatalkan keputusan kelayakan
Lingkungan Hidup karena keputusan kelayakan lingkungan hidup
ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan
Hidup/Gubernur/Bupati/Walikota.
KETERKAITAN AMDAL DENGAN DOKUMEN KAJIAN YANG
LAIN
1. Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya ?
Jawab:
AMDAL- UKL/UPL
Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL
tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Kep-
MENLH No. 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah
diketahui teknologinya dalam pengelolaan limbahnya
AMDAL- Audit Lingkungan Hidup Wajib
Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen
pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) serta dalam
operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang
lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan
kewajiban AMDAL, untuk hal itu kegiatan tersebut dikenakan Audit
Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit
Lingkungan yang Diwajibkan
Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan wajib yang
sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis
menghapuskan kewajiban lainnya kecuali ada kondisi-kondisi khusus
yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara
Lingkungan Hidup.
Kegiatan yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun
Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.
AMDAL- Audit Lingkungan Hidup Sukarela
Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya akan
meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat
melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat
pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit
Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum
Pelaksanaan Audit Lingkungan.
Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-
kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan
pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau
demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun
oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas
pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki”
ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL.
Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam
dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan
hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut
antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang
diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan
penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan macam-
macam lainnya.
2. Apakah perbedaan antara AMDAL, SEMDAL dan UKL-UPL?
Jawab:
Dokumen AMDAL, SEMDAL, dan UKL UPL merupakan dokumen
pengelolaan lingkungan hidup.
SEMDAL yaitu Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
bertujuan untuk menentukan apakah suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan memiliki dampak penting sehingga harus menyusun
dokumen SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) atau tidak. Untuk setiap
kegiatan yang telah ada dan dimulai sebelum berlakunya peraturan
tersebut dan diperkirakan memiliki dampak penting, wajib melakukan
SEMDAL; SEMDAL diberlakukan bagi kegiatan yang telah beroperasi
sebelum diberlakukannya PP 29/1986 tentang AMDAL.
Kewajiban SEMDAL diberlakukan hingga tahun 1993 pada saat
diberlakukannya PP 51/1993, namun dokumen SEMDAL masih
dapat dipergunakan sebagai dokumen pengelolaan lingkungan hidup
selama kegiatan tidak mengalami perubahan (lokasi, kapasitas,
proses, bahan baku, bahan penolong, desain, tetapi apabila ada
perubahan kegiatan dari kegiatan yang telah melakukan SEMDAL,
maka dikenakan kewajiban membuat AMDAL baru.
AMDAL mulai dikenal secara formal sejak tahun 1986 dengan
diberlakukannya PP 29/1986. PP 29/1986 tidak hanya mengatur
kegiatan yang direncanakan melalui AMDAL melainkan juga
mengatur kegiatan-kegiatan yang sudah beroperasi melalui SEMDAL
dengan diterbitkan PP 51/1993 yang kemudian digantikan oleh PP
27/1999 Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur kegiatan
yang direncanakan saja melalui pelaksanaan AMDAL.
UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan dokumen pengelolaan
ingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak
wajib AMDAL. UKL-UPL diatur sejak diberlakukannya PP 51/1993
tentang AMDAL. UKL-UPL tidak sama dengan AMDAL yang harus
dilakukan melalui proses penilaian dan presentasi, tetapi lebih
sebagai arahan teknis untuk memenuhi standar-standar pengelolaan
ingkungan hidup. Berdasarkan Kep-MENLH No 86 Tahun 2002
tentang UKL-UPL, pemrakarsa diwajibkan mengisi formulir isian dan
diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
pengeloaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota atau di propinsi.
PENDEKATAN AMDAL
1. Apakah yang dimaksud dengan pengertian kawasan di dalam
AMDAL Kawasan?
Jawab :
AMDAL Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha
atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu
kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah/kawasan
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang
kawasan.
Kriteria usaha atau kegiatan AMDAL Kawasan meliputi:
- berbagai usaha atau kegiatan yang memiliki dan/atau tidak memiliki
keterkaitan satu sama lain dalam hal perencanaan, pengelolaan dan
proses produksinya
- usaha atau kegiatan berada dalam satu ekosistem yang sama
- usaha atau kegiatan dapat menjadi kewenangan satu pengelola atau
lebih.
Pengertian kawasan harus dibatasi secara jelas di dalam AMDAL
Kawasan, dimana yang dimaksud dengan kawasan adalah kawasan
yang kegiatannya sudah direncanakan (kawasan usaha) sehingga
kawasan konservasi dan sejenisnya tidak termasuk dalam pengertian ini.
Setiap kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah
dibuat AMDAL tidak lagi diwajibkan membuat AMDAL baru, untuk itu
apabila investor yang masuk di dalam kawasan tersebut diwajibkan
melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan
fungsi lingkungan hidup sesuai RKL-RPL kawasan dan peraturan
kawasan (estate regulation).
2. Siapakah yang menyusun studi AMDAL untuk suatu kawasan yang
berlokasi di lebih dari satu Kabupaten/Kota?
Jawab:
Penyusunan studi AMDAL untuk suatu kawasan dilakukan oleh
pemrakarsa kegiatan (swasta atau pemerintah) dan bila lokasi berada
lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka proses penilaiannya dilakukan oleh
Komisi Penilai AMDAL Propinsi.
3. Kegiatan apa saja yang diperbolehkan berada dalam suatu
kawasan dan bagaimana proses pentaatan lingkungan yang
harus ditempuh oleh masing-masing pengelola kegiatan di dalam
suatu kawasan?
Jawab:
Kegiatan-kegiatan yang dapat berada dalam satu kawasan wajib
mengikuti ketentuan dan peruntukan kawasan tersebut. Contoh:
kegiatan industri kimia tidak dapat diijinkan beroperasi di dalam
kawasan pariwisata.
Untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peruntukan suatu
kawasan, dan kawasan tersebut telah memiliki AMDAL, maka untuk
kegiatan baru cukup membuat RKL-RPL rinci sesuai dengan RKL-
RPL kawasan. Contoh: Apabila akan dibangun sebuah hotel dalam
suatu kawasan pariwisata, maka pemrakarsa/pemilik hotel wajib
menyusun RKL-RPL rinci sesuai dengan RKL-RPL Kawasan dan
merujuk kepada ketentuan atau standar-standar teknis yang
dikeluarkan oleh instansi yang membina kegiatan tersebut.
AMDAL DAN PERIJINAN
1. Apakah AMDAL merupakan ijin?
Jawab:
AMDAL bukan merupakan ijin, tetapi merupakan persyaratan yang
harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin dalam melakukan usaha atau
kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan
kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) wajib dilampirkan pada saat
permohonan ijin melakukan usaha atau kegiatan.
2. Apakah ijin lokasi menjadi persyaratan untuk proses
penyusunan AMDAL?
Jawab:
Ijin lokasi bukan merupakan persyaratan untuk proses penyusunan
AMDAL, tetapi dalam mengeluarkan ijin lokasi, Bupati/Walikota harus
menjadikan hasil studi AMDAL sebagai persyaratan dalam menerbitkan
ijin lokasi. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya pembenturan
kepentingan antara keputusan Kelayakan Lingkungan dengan penerbitan
ijin lokasi.
3. Apakah AMDAL dapat menghilangkan HO?
Jawab:
AMDAL tidak dapat menghilangkan ijin HO, karena AMDAL merupakan
bagian dari suatu perijinan. Kedudukan HO adalah didasarkan pada
undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari PP 27/1999.
Artinya, AMDAL seharusnya digunakan sebagai dasar untuk
dikeluarkannya ijin HO. Secara ilmiah sebenarnya bahwa dalam AMDAL
telah dikaji semua hal-hal yang berkaitan dengan dampak termasuk
gangguan yang mungkin terjadi, namun secara hukum hal ini tidak
secara otomatis menghilangkan ijin HO.
4. Bagaimana kedudukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
(SPPL)?
Jawab:
SPPL yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian dan
Perdagangan merupakan salahsatu penjabaran dari pelaksanaan UKL-
UPL. SPPL dikenakan pada industri yang berdampak kecil dan tidak
diwajibkan membuat UKL-UPL yang dilakukan oleh pengusaha
golongan ekonomi lemah.
Hal yang terpenting dari pengelolaan lingkungan hidup adalah
pelaksanaan dan pemenuhan standar-standar pengelolaan lingkungan
hidup itu sendiri, bukan pada dokumen-dokumen yang harus disusun.
5. Apakah kegiatan yang tidak wajib AMDAL cukup meminta ijin HO?
Jawab:
Ketentuan yang ada mewajibkan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan
yang tidak wajib AMDAL harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), sehingga
ijin HO saja tidak cukup.
TINDAK LANJUT PASCA AMDAL
1. Kepada siapa laporan RKL-RPL di daerah disampaikan?
Jawab:
RKL-RPL secara berkala disampaikan kepada instansi yang
melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan tugas pokoknya
dan instansi yang menangani lingkungan hidup di Propinsi dan
Kabupaten/Kota.
2. Bagaimana pembinaan terhadap AMDAL yang sudah berjalan?
Jawab:
Pembinaan pelaksanaan AMDAL yang sudah berjalan dilakukan oleh
instansi sektoral dan instansi pengendali dampak lingkungan di pusat
dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) melalui pengawasan atas
hasil pelaksanaan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh pemrakarsa
kegiatan (laporan pelaksanaan RKL-RPL triwulan atau semesteran).
KASUS AMDAL
1. Bagaimana bentuk penanganan dan tindakan bagi perusahaan
yang sudah berjalan tetapi tidak mempunyai AMDAL?
Jawab:
Penanganan untuk kegiatan yang sudah berjalan dan belum memiliki
AMDAL, dikenakan mekanisme pelanggaran hukum dan tidak bisa
diputihkan dengan membuat AMDAL dan UKL- UPL. Sanksi yang
diberikan untuk kegiatan yang belum memiliki AMDAL tetapi sudah
berjalan adalah diantaranya Audit Lingkungan Hidup wajib.
2. Berdasarkan hasil kajian AMDAL, telah ditetapkan lokasi setiap
aktifitas penambangan namun setelah beberapa lama pemrakarsa
merubah rute transportasi pada areal penambangan. Sejauh mana
perubahan rute ini dapat dilakukan, menimbang adanya pergeseran
sebaran dampak?
Jawab:
Bila perubahan rute transportasi hanya sedikit yang berubah dan masih
dalam lokasi penambangan maka pemrakarsa harus menginformasikan
hal tersebut di dalam laporan pelaksanaan RKL dan RPL periodik
(Semesteran atau Triwulan). Namun apabila perubahan rute tersebut
menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda, maka sesuai
dengan Pasal 26 PP 27 tentang AMDAL, maka kegiatan tersebut menjadi
batal. Untuk perubahan tersebut maka pemrakarsa harus menyusun
AMDAL baru.
3. Apabila ada kegiatan perkebunan lebih besar dari 400 ha dan
berada di 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota, apakah diperlukan
1 dokumen AMDAL atau lebih, dan bagaimana dengan RKL-RPLnya
?
Jawab:
Secara prinsip, AMDAL memperhatikan kesatuan ekosistem dari lokasi
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, bukan berdasarkan wilayah
administratif. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
dalam satu lokasi, bisa dalam beberapa wilayah administratif, maka
kegiatan tersebut hanya diwajibkan menyusun 1 dokumen AMDAL (KA-
ANDAL, ANDAL, RKL, RPL). Apabila berada pada lokasi yang berbeda,
maka harus disusun dokumen AMDAL yang terpisah, walaupun
pemrakarsanya sama. Penilaian dokumen AMDAL yang berada lebih dari
2 kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Propinsi.
Khusus kegiatan perkebunan, sesuai KEPMENLH Nomor 40/2000 maka
penilaian untuk kegiatan di bidang perkebunan dilakukan oleh Komisi
Penilaian AMDAL Propinsi.
4. Apakah proyek-proyek pemerintah wajib dilengkapi dengan
dokumen AMDAL?
Jawab:
Ketentuan peraturan di bidang AMDAL berlaku untuk semua pihak
termasuk pemerintah. Oleh sebab itu proyek-proyek pemerintah yang
termasuk kegiatan wajib AMDAL harus dilengkapi dengan dokumen
AMDAL. Dalam perencanaan pembangunan setiap instansi
pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk menyusun dokumen
AMDAL.
Bagi proyek yang tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dapat
dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku, termasuk
peradilan tata usaha negara terhadap pejabat yang melakukan
pelanggaran tersebut.
KURSUS AMDAL
1. Siapakah yang diperbolehkan menyusun dokumen AMDAL?
Apakah seseorang dapat langsung mengikuti kursus penilai
AMDAL (Type C), setelah lulus dari kursus Dasar-dasar
AMDAL (Tipe A)?
Jawab:
Penyusun AMDAL harus sudah memiliki sertifikat atau telah
mengikuti kursus Penyusun AMDAL (Tipe B). Pada masa lalu
terdapat 3 jenis kursus AMDAL: kursus Dasar-Dasar AMDAL (Tipe
A), kursus Penyusun AMDAL (Tipe B), dan kursus Penilai AMDAL
(Tipe C). Kursus Dasar-dasar AMDAL memberikan pengetahuan
tentang prinsip-prinsip analisis dampak lingkungan, kursus Penyusun
AMDAL memberikan pengetahuan tentang teknik-teknik menyusun
studi AMDAL, sedangkan kursus Penilai AMDAL memberikan teknik-
teknik penilaian AMDAL. Dengan demikian, seseorang bisa langsung
mengikuti kursus penilai setelah mengikuti kursus dasar terutama
untuk memenuhi tenaga penilai yang pada saat awal diberlakukan
AMDAL masih sangat kurang.
Di masa mendatang kursus AMDAL hanya akan diselenggarakan untuk
satu jenis saja yaitu AMDAL Penyusun, karena pada dasarnya antara
penyusun dan penilai harus memliki kesamaan pengetahuan tentang
AMDAL. Namun untuk mengantisipasi wewenang penilaian AMDAL di
Kabupaten/Kota yang berjumlah sekitar 400 Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia, saat ini diselenggarakan kursus penilai AMDAL yang
waktunya lebih singkat dibanding kursus penyusun AMDAL.
2. Apa yang dimaksud dengan “yang sederajat” pada persyaratan
penyusun AMDAL (Keputusan Men LH No. 02 Tahun 2000) ?
Jawab :
Yang dimaksud sederajat dengan kursus AMDAL Tipe B, adalah
seseorang yang mempunyai sertifikat/ijazah pendidikan pasca sarjana, di
dalam maupun luar negeri di bidang lingkungan, memiliki keahlian yang
sesuai dengan isu pokok dan telah berpengalaman menyusun AMDAL
sekurang-kurangnya 5 (lima) studi.
Sedangkan ‘yang sederajat’ dengan sertifikat kursus dasar-dasar AMDAL
adalah sertifikat/ijazah pendidikan lingkungan (S2 lingkungan) dalam
maupun luar negeri tanpa pengalaman dalam menyusun AMDAL.
3. Apakah ketua tim penyusun AMDAL harus memiliki keahlian teknis
perihal kegiatan yang dikaji ataukah cukup memiliki sertifikat
AMDAL?
Jawab :
Berdasarkan Kep-MENLH Nomor 02 Tahun 2000, persyaratan Ketua Tim
Penyusun AMDAL adalah:
ƒ harus memiliki sertifikat AMDAL B/sederajat;
ƒ memiliki keahlian yang sesuai dengan isu pokok;
ƒ berpengalaman menyusun AMDAL sekurang-kurangnya 5 (lima)
studi;
ƒ berpengalaman memimpin tim studi.
Untuk anggota Tim Penyusun AMDAL persyaratannya adalah:
ƒ sekurang-kurangnya satu anggota tim memiliki keahlian di bidang
rencana kegiatan yang bersangkutan;
ƒ memiliki keahlian yang sesuai dengan isu pokok.
memiliki UKL-UPL, maka diperlukan kebijakan Pemda untuk melihat
apakah dampak keseluruhan dikelola dengan baik, bila tidak maka
kebijakan Pemda untuk melakukan tindakan melalui pendekatan lain
seperti misalnya Audit Lingkungan.
TATA RUANG & AMDAL
Apa kaitan AMDAL dengan Tata Ruang? Beberapa kegiatan yang
sudah sesuai dengan tata ruang tetapi masih bermasalah terhadap
lingkungan hidup?
Jawab:
Bagi kegiatan yang diwajibkan membuat AMDAL harus melihat apakah
kegiatan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan tata ruang, jika tidak
sesuai kegiatan tersebut harus ditolak untuk proses AMDALnya. Hasil
AMDAL dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan tata ruang
wilayah. Kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang
mempurmudah perencanaan dan penanganan lingkungan. Walaupun
sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan atau usaha bisa
bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan dengan baik.
INFORMASI AMDAL
Bagaimana cara mendapatkan informasi-informasi yang dapat
mendukung kinerja Komisi Penilai AMDAL di daerah sementara di
daerah belum tersedia fasilitas internet yang memadai.
Jawab :
Banyak informasi yang tersedia berkaitan dengan lingkungan di internet.
Namun disadari bahwa sarana internet di daerah masih sangat terbatas,
beberapa sumber informasi dapat diperoleh anggota Komisi AMDAL daerah
dari berbagai sumber seperti: dari Unit Asdep urusan Kajian Dampak
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan INFO
AMDAL, dan beberapa panduan teknis seperti Panduan Penilaian AMDAL di
kawasan pesisir, Pusat PPPL yang telah menerbitkan panduan seperti:
Teknologi Pengelolaan Lingkungan untuk industri tekstil, tapioka,
electroplating dan lain sebagainya. Juga diinformasikan bahwa sebagian
besar peraturan-peraturan tentang lingkungan telah dipublikasikan dalam
website KLH.
PERAN MASYARAKAT
1. Apa yang dimaksud peran masyarakat dalam AMDAL?
Jawab:
Dalam PP 27/1999 peran masyarakat sangat besar sekali, untuk itu perlu
panduan agar tidak dijadikan alat untuk kepentingan pribadi oleh karena
itu maka diperlukan adanya transparansi berdasarkan hubungan timbal
balik antara pemrakarsa dan masyarakat. Pemrakarsa/Konsultan
melakukan interview/konsultasi pada mayarakat dan segala aspirasi
masyarakat ditampung dalam AMDAL untuk dijadikan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan.
2. Siapakah yang berhak mewakili masyarakat dalam keikutsertaan
masyarakat dalam komisi penilai AMDAL?
Jawab:
- Tujuan dari keterlibatan masyarakat salahsatunya adalah untuk
mendapatkan informasi langsung dari masyarakat sebagai salah satu
stakeholder dalam hal pendapatnya mengenai rencana kegiatan
yang diajukan.
- Kriteria wakil masyarakat mekanisme pengaturannya diserahkan
kepada daerah sebagaimana diktum kedua dalam Kep-MENLH
8/2000. Hal yang paling penting diperhatikan adalah wakil
tersebut betul-betul mewakili masyarakat yang terkena dampak
dan masukan mereka perlu diperhatikan dan diakomodasikan
oleh pemrakarsa maupun pemerintah.
3. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam AMDAL?
Jawab :
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah konsultasi masyarakat
(public consultation), penyuluhan, pengumuman, dan lain-lain.
4. Siapakah yang dimaksud dengan wakil masyarakat?
Jawab :
Yang dimaksud wakil masyarakat dalam Kep-08 Tahun 2000 adalah
seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat
mandat dari kelompok masyarakat yang terkena dampak,
menyuarakan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang
diwakilinya secara apa adanya, termasuk juga pendapat-pendapat
yang saling bertentangan, melakukan komunikasi dan konsultasi rutin
dengan masyarakat yang diwakilinya.
LSM Lingkungan atau Organisasi Lingkungan bukan wakil langsung
dari masyarakat. LSM Lingkungan atau Organisasi Lingkungan
umumnya memiliki perhatian tersendiri terhadap isu-isu lingkungan
dan memiliki kapasitas untuk mengungkapkannya di forum AMDAL.
LSM cenderung menyuarakan apa yang dianggap penting menurut
organisasinya.
5. Sejauhmana masyarakat dapat melihat dokumen pengelolaan
lingkungan perusahaan dan mengadakan cross chek antara
dokumen dengan pelaksanaan
Jawab :
Dokumen AMDAL yang merupakan dokumen pengelolaan
lingkungan hidup harus dapat diakses oleh masyarakat luas,
sedangkan cross check antara dokumen AMDAL dengan
pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melihat
RKL-RPL yang merupakan komitmen dari pemrakarsa kegiatan dalam
pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pemasangan
pengumuman rencana kegiatan wajib AMDAL kepada masyarakat
dan apakah isi dari pengumuman tersebut?
Jawab:
Yang bertanggungjawab terhadap pemasangan pengumuman di media
cetak adalah instansi yang bertanggung jawab/pemerintah daerah
setempat bersama pemrakarsa, sedangkan pemasangan papan
pengumuman di lokasi rencana kegiatan dilakukan oleh pemrakarsa.
Sedangkan isi dari pengumuman tersebut adalah rencana kegiatan yang
akan dilakukan, jenis dan volume limbah yang dihasilkan serta
penangananannya dan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang
ditimbulkan.
7. Bagaimana penyampaian saran/masukan masyarakat diajukan?
Jawab:
Saran/masukan masyarakat ditujukan kepada instansi yang bertanggung
jawab di bidang lingkungan baik pusat maupun daerah dan kepada
pemrakarsa. Saran/masukan tersebut diberikan secara tertulis. Bila
masyarakat memberi masukan tidak secara tertulis maka akan dibuat
berita acara sehingga masukan tersebut dapat dijadikan bukti dalam
penyusunan AMDAL.
0 komentar:
Posting Komentar